by

Majelis Taklim Akan Disertifikasi, DPR Segera Panggil Menag

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Aturan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pendataan Majelis Taklim, menurut Wapres bertujuan agar jangan sampai majelis yang niatnya untuk menyebar kebaikan justru disalahgunakan menyebar radikalisme. Sehingga pendataan sangat penting dilakukan pemerintah.

“Untuk data saya kira perlu, supaya jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan. Atau mengembangkan radikalisme misalnya, kan jadi masalah,” kata Wapres Ma’ruf di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (2/12) kemarin.

Dia juga mengatakan bahwa pendataan adalah hal yang biasa. Dan memang harus dilakukan. “Pendataan, kan semua sekarang harus terdata. Tamu aja harus didata,” tuturnya.

Hal sebaliknya justru dilontarkan sejumlah anggota DPR. PMA tentang Majelis Taklim justru menimbulkan polemik dan terkesan diskriminasi.

Karenanya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta PMA tersebut dikaji ulang. Sehingga Presiden Joko Widodo tak terbebani dengan isu-isu demikian.

“Sebenarnya ini kan harusnya melalui kajian-kajian yang matang, karena ini isu sensitif. Jangan membebani Presiden maksud saya gitu loh,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mengatakan sertifikasi bagi majelis taklim sangatlah berlebihan. Padahal tujuan dari majelis taklim sendiri adalah syiar agama dan memperat tali silaturahmi. (gw/zul/fin)

Comment