by

Majelis Taklim Tak Wajib Daftarkan Diri

JAKARTA – Pemerintah tak mewajibkan Majelis Taklim mendaftarkan diri di Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah juga menegaskan tak akan memberikan sanksi bagi yang tak mendaftar.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menegaskan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim tak memberi sanksi bagi yang tidak melakukan registrasi. Tak ada ketentuannya.

“Dalam Pasal 6, sengaja kita gunakan diksi ‘harus’ bukan ‘wajib’. Kata ‘harus’ sifatnya lebih ke administratif sedangkan ‘wajib’ berdampak sanksi,” kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12) kemarin.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa tidak akan ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar. “Jadi masyarakat tak perlu resah,” katanya.

Pembinaan yang dimaksud adalah dengan memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, pemberdayaan jamaah dan lain sebagainya.

“Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Untuk keperluan tersebut PMA ini bisa dijadikan dasar atau payung hukumnya,” katanya.

Untuk melaksanakan itu, tentunya membutuhkan database. Sehingga Kemenag mengetahui majelis taklim yang sudah terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wamenag mengatakan PMA tersebut bisa menjadi panduan masyarakat saat akan membentuk majelis taklim. Misalnya, salah satu persyaratan untuk mendirikan majelis taklim adalah jamaah. Dalam regulasi ini diatur jumlahnya minimal 15 orang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi Menag soal soal PMA majelis taklim. Menurutnya, pemerintah tak perlu mengintervensi pembinaan moral yang dilakukan di masyarakat.

Dijelaskan Ace, keharusan mendaftarkan majelis taklim ini justru akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. (gw/zul/fin)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *