by

Perppu KPK Hanya Tinggal Tunggu Waktu

JAKARTA – Desakan penggiat antikorupsi di Tanah Air tak pernah bosan menyuarakan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sepertinya bakal terealisasi. Hanya tinggal waktu dan momentum yang pas saja untuk merealisasikannya.

Siyal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dia mengisyaratkan perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terbuka.

“Sejak kapan ada statmen pemerintah yang menutup diri tidak menerbitkan perppu. Lho, Presiden kan tidak mengatakan itu (tidak mengeluarkan Perppu KPK),” ujar Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, kemarin (2/12) kemarin.

Kedatangan Mahfud MD ke KPK sebenarnya bukan lantaran perppu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) terbarunya.

“Ini saya sampaikan laporan terakhir jadi pejabat itu tahun 2013, tentu ada penambahan, karena sudah enam tahun,” terangnya.

Namun ia tidak merinci terkait penambahan harta kekayaan yang dimaksud. Mahfud mengaku dirinya termasuk pejabat yang tertib dalam melaporkan LHKPN.

Saat dirinya telah menjadi pejabat sejak 2002, Mahfud mengaku tidak pernah lalai dalam menyampaikan LHKPN, sehingga proses pelaporan pun berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Terkait Perppu, sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya masih menunggu beberapa menteri maupun wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan LHKPN.

“Ada sekitar lima atau enam menteri termasuk juga wakil menteri, utamanya mereka yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara. Karena sebelumnya di swasta,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, kemarin (22/11).

Namun, Febri tidak menjelaskan lebih rinci berapa menteri maupun wakil menteri yang belum menyampaikan LHKPN. Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

“Tidak ada (Perppu KPK) dong, kan Perppu tidak diperlukan lagi, sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak diperlukan lagi Perppu,” kata Fadjroel. (riz/fin/zul/ful)

Comment