by

KPK Kembali Minta Jokowi Terbitkan Perppu

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Karena, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK versi revisi masih dinilai melemahkan lembaga antirasuah.

“Kami masih berharap kepada kebijaksanaan dari Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Minggu (1/12) kemarin.

Laode mengatakan, pihaknya masih mengharapkan Perppu lantaran terdapat sedikitnya 26 poin perubahan yang terjadi di KPK pasca UU versi revisi berlaku. Poin-poin tersebut dinilai melemahkan KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen.

Laode menambahkan, proses revisi yang dilakukan antara DPR RI dan pemerintah juga tidak sesuai dengan UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, ketiga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif mengajukan judicial review (JR) UU KPK versi revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 November 2019 lalu.

“Jadi baik dari segi formil maupun substansi bertentangan dengan janji presiden memperkuat KPK sedangkan kenyataannya dalam materi UU itu melemahkan KPK,” ucap Laode.

Atas pertimbangan tersebut, maka jajaran KPK masih berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu demi menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Meski, Perppu merupakan hak prerogatif presiden.

“Hal-hal itu yang membuat kami berharap kepada Bapak Presiden karena beliau memiliki hak untuk melakukan itu untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, sekali lagi hal itu hak prerogatif Presiden,” ungkap Laode. (riz/gw/zul/fin)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *