by

Istana-KPK Semakin Panas

JAKARTA – Menjelang berakhir masa jabatan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus saja bermanuver dengan mengeluarkan beberapa statmen yang secara tegas ’melawan’ arah Istana Negara terhadap penanganan korupsi di Tanah Air.

Salah satu yang terus diburu oleh Agus Raharjo Cs, adalah upaya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Bahkan, statmen yang bernada kebijakan pun langsung dilalap dengan sejumlah jawaban.

Salah satunya, pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang langsung ditanggapi secara tegas oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. “Tentu saja kami masih berharap kepada kebijaksanaan dari Presiden untuk mengeluarkan perppu,” kata Laode di Gedung KPK RI, Jakarta, kemarin (29/11).

Ditegaslan Laode, mereka masih sangat berharap, karena UU KPK baru memiliki 26 poin yang melemahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen. Ditambahkan Laode, proses revisi UU KPK itu tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam UU pembentukan peraturan perundangan di Indonesia.

”Jadi baik dari segi formil maupun substansi bertentangan dengan janji Presiden memperkuat KPK sedangkan kenyataannya dalam materi UU itu melemahkan KPK,” imbuhnya.

Nah, atas pertimbangan itu, Laode lagi-lagi berharap agar Presiden mengeluarkan Perppu KPK. “Bapak Presiden memiliki hak untuk melakukan itu untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi,” timpalnya.

Sebelumnya, Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu KPK. “Tidak ada (Perppu KPK) dong,” kata Fadjroel. (fin/zul/ful)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *