by

Aturan yang Memberatkan Guru Mulai Diinventarisasi

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyisir kebijakan atau aturan-aturan yang dinilai memberatkan guru.

Utamanya terkait beban administrasi yang selama ini dianggap membatasi ruang guru dalam berinovasi. Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano mengatakan, penyisiran ini dilakukan lantaran harus menyinkronkan dengan peraturan dari kementerian lainnya.

“Semuanya itu kan ada peraturannya, ada peraturan Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada peraturannya BKN (Badan Kepegawaian Negara), ada juga Kemendikbud, nah ini kita sisir dulu menuju ke arah yang pak menteri maksudkan itu,” kata Supriano, Rabu (27/11) kemarin.

Sementara soal masalah kesejahteraan guru, Supriano menyatakan bahwa Kemendikbud terus melakukan perbaikan. Salah satunya sejak 2018, sudah dibukanya kembali Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Kemudian di 2019 sudah ada penerimaan guru honorer yang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Artinya, ini kita sudah mulai,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dalam pidatonya di Hari Guru Nasional menegaskan, bakal memperjuangkan kemerdekaan belajar di Indonesia. Mengingat selama ini banyak hal yang mengganjal optimalisasi proses belajar, terlebih lagi guru yang selama ini menurut Nadiem harus banyak dibebani tugas administratif.

Hal-hal administrasi tersebut membuat guru tidak optimal mengajar. Padahal, guru mempunyai tugas yang lebih penting untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.

“Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas,” katanya. (der/zul/fin)

Comment