by

Atur Majelis Taklim Jangan Ada Diskriminasi

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. PMA tersebut bertujuan untuk membentengi masyarakat dari paham-paham radikal.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta agar pemerintah tidak terlalu jauh mengatur kegiatan keagamaan seperti majelis taklim. Maka kegiatan sosial dan keagamaan lainnya juga harus diatur secara detail. Jangan ada diskriminasi.

“Tidak boleh ada diskriminasi khusus pada kegiatan keagamaan di lingkungan umat Islam seperti majelis taklim,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12) kemarin.

Menurutnya, kegiatan keagamaan di ranah umat seperti Majelis Taklim justru dapat menghidupkan spirit keislaman yang tinggi. Dan ini sangat positif untuk menanamkan, memahamkan, dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar.

“Soal perbedaan paham dan pandangan sejak dulu sering terjadi, yang paling penting kembangkan dialog agar masing-masing tidak ekstrem (ghuluw) dalam beragama dan tidak menimbulkan konflik keagamaan sesama umat beragama,” kata Haedar.

Dilanjutkannya, jika ada aktivitas yang menyimpang dapat dilakukan dengan pendekatan hukum dan ketertiban sosial yang berlaku. Sehingga tidak perlu dengan aturan yang terlalu jauh dan bersifat generalisasi.

Haedar mengkhawatirkan PMA Majelis Taklim menjadi alat mengatur dan melarang majelis-majelis taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kementerian Agama dalam hal ini KUA setempat. Sehingga menjadi instrumen untuk kepentingan golongan atau mazhab agama yang menyatu atau dominan dalam instansi pemerintah tersebut.

“Jika hal itu terjadi dimungkinkan akan memunculkan konflik kepentingan dan gesekan paham keagamaan yang melibatkan otoritas negara atau institusi pemerintah. Semuanya perlu keseksamaan dan kearifan,” kata Haedar.

Menurutnya, untuk mencegah radikalisme atau ekstrimisme, sebenarnya ketentuan perundangan yang ada sudah lebih dari cukup. Jadi jangan terlalu jauh mengatur aktivitas umat beragama.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. Dia menilai PMA tentang Majelis Taklim sangat berlebihan. Menurut politisi Golkar itu, majelis taklim adalah institusi sosial keagamaan yang lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk Islam.

“Sehingga tidak tepat rasanya kalau itu diatur-atur oleh Peraturan Menteri Agama. Orang berkumpul 10 atau 20 orang dalam suatu momen tertentu, itu disebut dengan majelis taklim. Majelis taklim itu kan tempat orang untuk mengaji,” katanya.

Aturan bahwa majelis taklim harus mendaftar dan melaporkan setiap kegiatanya ke pemerintah merupakan tindakan yang berlebihan. Majelis taklim, adalah lembaga mandiri yang selama ini memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam. (gw/zul/fin)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *